buletin edisi 20

MASIH PERCAYA DEMOKRASI…??!
Tak henti-hentinya pesta demokrasi berlangsung di Indonesia. Sepanjang tahun di negeri ini berlangsung pemilihan kepala desa, bupati, walikota, gubernur, sampai presiden, juga anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tingkat kabupaten, kota, propinsi dan pusat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk melangsungkan sebuah pesta demokrasi, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan anggaran pembangunan dan belanja nasional maupun daerah harus terkuras untuk membiayai pesta ini.

Menurut data yang dikeluarkan KPU, biaya pemilihan umum 2009 diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 47,9 trilyun. Untuk Pilkada biayanya juga fantastis, Dengan biaya pesta demokrasi yang sangat besar itu, benarkah mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu mensejahterakan rakyat? Nampaknya kita masih harus menerima kenyataan, pemimpin yang dihasilkan ternyata justru menguras uang rakyat dengan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan karena mereka sebelum menduduki kursinya sudah mengeluarkan ’biaya investasi’ yang cukup besar untuk administrasi dan biaya kampanye. Maka saatnya investasi yang ditanam dituai dari dana APBN maupun APBD disaat mereka telah menduduki kursi yang diinginkan.
Penyesatan opini
Negara yang Demokratis selalu dipropogandakan sebagai sebuah harapan dan masa depan yang cerah. Virus demokrasi ini juga telah meracuni pemikiran hampir seluruh bangsa didunia termasuk di indonesia ini. Dari rakyat jelata, politikus, akademisi, intelektual sampai sebagian tokoh agama pun menganggap demokrasi sebagai system yang ideal, walaupun pada faktanya semenjak kelahirannya sampai sekarang belum satupun bukti yang menunjukan bahwa dengan demokrasi suatu Negara akan sejahtera bahkan sebaliknya yang ada hanyalah kerusakan dan kerusakan. Menarik sekali untuk kita simak pernyataan mantan presiden AS ini :
“Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang , hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi.” (Goerge W. Bush, 6/11/2004)
Tidak aneh jika demokratisasi paling sering dilontarkan oleh pihak Barat amerika terhadap Dunia Islam termasuk indonesia. Barat kapitalis yang dipimpin AS tahu persis bahwa politik sekular dan demokrasi akan bisa menjadikan suatu negara itu dalam kendalinya, kerena dalam sebuah negara yang katanya demokrasi kewenangan membuat hukum dan undang-undang adalah para wakil rakyat di parlemen. Sedangkan kita sudah tau orang2 yang terpilih sebagai wakil rakyat itu umumnya telah berkompromi dengan para pangusaha kapitalis tersebut. Dengan itu AS telah menyiapkan para agennya untuk membuat kebijakan yang pro kepadanya, itulah selama ini yang terjadi.
Bukti nyata kerusakan demokrasi dapat kita saksikan dinegara ini, Justru lewat proses demokrasi, DPR mengeluarkan UU yang lebih berpihak kepada kelompok bisnis bermodal besar terutama penguasa asing. UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, semuanya berpihak pada asing dan baru-baru ini Di sahkannya UU BHP mengakibatkan Mahalnya biaya pendidikan juga akibat dari proses demokrasi. Dan itu secara resmi dan legal disahkan oleh partai-partai politik di DPR. Sedangkan tuntutan oleh rakyat mengambil alih (nasionalisasi) perusahan tambang emas, minyak, batu baru dari swasta dan perusahan asing justru tidak digubris oleh mereka yang katanya wakil rakyat. Jadi suatu kebohongan yang besar bila dikatakan mereka itu mewakili rakyat, dan kekeliruan yang besar pula bila menganggap demokrasi adalah sistem yang pro rakyat.
Semua orang yang waras tentu sepakat bahwa AS dengan ideologi kapitalismenya adalah musuh yang selama ini merugikan kita, maka dari pernyataan mantan presiden AS diatas seharusnya kita sadar bahwa ketika musuh menyebarkan demokrasi, tentu saja itu merupakan alat untuk menjaga kepentingan mereka, anehnya mengapa kebanyakan kita malah menyambut demokrasi ini dengan bangganya???
Revolusi sistem
Sekarang telah jelas bahwa persoalan bangsa ini berawal dari diterapkanya sistem demokrasi yang rusak ini sehingga dari sistem ini lahirlah para pemimpin yang tambah rusak pula. Sangat mustahil kita mengharapkan pemimpin yang baik jika sistemnya rusak. Mustahil negara ini bangkit dengan pergantian pemimpin saja walaupun seribukali lagi kita mengadakan pemilu. Kalau itu yang terus dilakukan artinya tidak lebih dari sebuah upaya yang mempercantik rongsokan 'mobil' yang tua dan berkarat. Yang tentunya akan memakan biaya, waktu dan tenaga yang banyak tetapi hasilnya tetap nol besar.
Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan mendasar (revolusi/Taghyir) dan menyeluruh yaitu mengganti sistem demokrasi yang rusak tersebut. Jika kita masih saja menyerukan yang hanya sebatas mari sukseskan pemilu ini, pilkada ini, pilih pemimpin yang baik, tegakkan supremasi hukum, berantas KKN, tegakan keadilan, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak BHP, dsb. Tanpa membongkar kepalsuan demokrasi, sama saja dengan ”polisi yang sibuk menangkap pemakai narkoba tanpa berusaha membongkar pabrik pembuatannya” dan tentunya pekerjaan itu tidak akan kunjung selesai bahkan semakin lama semakin parah. Buanglah itu semua, karena ide-ide itu masih umum, sudah basi dan tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.
Mungkin ada yang berargumen bahwa Negara seperti amerika, inggris, perancis dan nergara maju lainnya adalah bukti keberhasilan demokrasi. Pandangan sekilas terhadap Negara-negara tersebut memang kelihatannya benar. Akan tetapi jika kita melihat fakta sesungguhnya justru mereka itu maju berkat kebijakan-kebijakan yang anti demokrasi, (adnan khan ; mitos-mitos palsu ciptaan barat).
Fakta sebenarnya menunjukan bahwa majunya negara-negara barat bukanlah karena demokrasinya akan tetapi karena penjajahan dan penjarahan kekayaan alam yang mereka lancarkan terhadap negara-negara sedang berkembang. Kita bisa melihat hampir disetiap negara berkembang didunia ini terdapat perusahan-perusahan asing yang merampok kekayaan alamnya dengan kedok investasi, alih teknologi, bahkan dengan isu memberantas terorisme dll. Jadi penjajahan inilah yang sebenarnya membuat negara barat itu maju bukan karena keberhasilan demokrasinya.
Para intelektual dan politisi negara ini umumnya telah silau dengan kemajuan barat terutama bagi mereka yag telah mengecap pendidikan disana, sehingga mereka selalu mengagung-agungkan negara penjajah tersebut. Sebenarnya mereka lupa bahwa ”wajah” sebenarnya negara barat itu bukanlah pada kemajuan di negaranya, artinya jika melihat wajah negara barat sebenarnya maka lihatlah di iraq, afganistan, afrika bahkan di indonesia ini maka akan disaksikan berbagai kerusakan, kemiskinan, kelaparan dll yang merupakan akibat penjajahan mereka.
Akan tetapi sekali lagi karena mayarakat, para intelektual dan politisi negara ini telah teracuni pemikirannya, maka wajar saja dalam melihat demokrasi masih dengan kaca mata kuda sehingga muncullah pernyataan “demokrasi tidak salah, yang salah itu penerapannya” atau “kita baru belajar berdemokrasi, mudah-mudahan pemilu besok ada perubahan” dll. Begitulah kira-kira pernyataan defensive dan rendah diri yang sering dikemukakan oleh penghamba demokrasi jika ada yang mengungkap kebrobrokan demokrasi tersebut. Pernyataan defensive ini merupakan bentuk sikap pembelaan terhadap kedaaan yang sebenarnya sudah nyata-nyata bobrok sekaligus menggambarkan pola fikir yang masih rendah sehingga tidak bisa melihat dengan jernih.
Khilafah pengganti demokrasi
Kesalahan fundamental dari demokrasi adalah meletakkan kedaulatan ditangan rakyat artinya rakyatlah yang berhak membuat hukum, peraturan / undang-undang. Oleh Karena tidak mungkin seluruh rakyat bermusyawarah untuk membuat UU maka dipilihlah para wakil rakyat yang katanya sebagai representasi suara rakyat. Dari kenyataan proses demokrasi ini minimal ada 2 kesalahan fundamental :
Pertama, anggapan bahwa wakil rakyat yang terpilih dalam mekanisme demokrasi akan memperjuangkan nasib rakyat adalah mustahil terwujud (seperti yang telah dijelaskan diatas). Kesalahan kedua, dengan memberikan hak membuat UU kepada wakil rakyat adalah mustahil diharapkan UU tersebut akan baik untuk mengatur negara ini sebab UU yang dihasilkan telah dipengaruhi berbagai kepentingan, kemudian akal menusia juga terbatas dalam menentukan apa yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri apalagi untuk mengatur sebuah negara yang besar ini. Orang awampun sadar bahwa ketika suatu peraturan/UU diserahkan pada sekelompok orang tertentu (DPR) adalah hal yang wajar peraturan yang dibuat akan memihak kepentingan mereka dan konco2 nya.
Berbeda dengan sistem politik Islam (khilafah) dimana kesalahan fundamental dari demokrasi tidak akan ditemui, karena dalam pemerintahan Islam pembuatan hukum/UU hanya diserahkan kepada Allah dan rasul-Nya yang kita temukan dalam Al qur’an, as Sunnah dan yang tercermin dalam ijma’ para sahabat ra. Dialah yang lebih tahu bagaimana mengatur kehidupan manusia ini sebab Dia jugalah yang menciptakan. Jadi tidak ada peluang oleh para pemimpin Negara/daulah Islam untuk memanfaatkan kewenangannya membuat UU untuk kepentingan mereka.
Oleh karena itu dalam Islam seluruh UU baik yang mengatur ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintahan, pidana, pertahanan keamanan bahkan bagaimana politik luar negri telah ditetapkan. Khalifah selaku pemimpin negara hanya tinggal menerapkan saja. Makanya kita bisa menyaksikan selama 12 abad syari’at Islam diterapkan dalam sistem khilafah kemakmuran bagi rakyat (muslim dan non muslim) dapat merata diseluruh pelosok negeri, dalam hal politik luar negri khilafah Islam telah menjadi satu-satunya negara adidaya didunia. Allah Swt. juga berfirman:
"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itulah, Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu" (QS al-A’raf [7]: 96).
Metode perubahan
“Kita harus realistis” itu lah pernyataan yang sering dikemukakan umumnya para aktivis gerakan perubahan. Artinya mereka masih menganggap untuk mengubah keadaan negara ini kita mesti ikut dalam pemerintahan, setelah kita menangkan pemilu dan kuasai pemerintahan maka kita terapkan kebijakan yang pro rakyat. Itulah yang mereka maksud perjuangan yang realistis. Sedangkan mereka menganggap perjuangan ekstra sistem adalah tidak realistis.
Perlu kita cermati bahwa pandangan yang menyatakan untuk mengubah negara ini mestinya kita masuk sistem memang seakan-akan realistis, pandangan inilah yang yang selama ini digembar-gemborkan sehingga telah menancap kuat dibenak para aktivis perubahan. Tapi faktanya tetap saja tidak ada perubahan bahkan kondisi negara ini makin terpuruk. Betapa banyak para aktivis yang dulunya idealis tapi toh setelah menjabat idealisme mereka luntur. Inilah yang kami nyatakan bahwa demokrasi sejatinya adalah perangkap yang sengaja di setting oleh barat AS agar suatu negara bisa dalam kendali mereka.
Oleh karena itu, kita harus mengubah paradigma berfikir dan keluar dari semua pandangan-pandangan palsu selama ini. Perubahan yang revolusioner/ sistemik itu hanya akan tejadi oleh gerakan yang aktiv diluar sistem yang berlaku, dalam sejarah kita ketahui betapa banyak runtuhnya sebuah sistem dan rezim justru dilakukan oleh gerakan ekstra. Revolusi bolshevik yang menumbangkan kekuasaan tsar rusia oleh gerakan komunis, revolusi prancis yang menumbangkan kediktatoran gereja melahirkan kapitalisme, Revolusi Islam yang dilakukan Muhammad Rasulullah SAW di madinah yang melahirkan sebuah peradaban Islam yang agung. semua dilakukan ekstrasistem. Begitu pula dalam perubahan rezim yaitu runtuhnya orde baru yang korup oleh gerakan reformasi. Pertanyaanya, apakah dilakukan oleh mereka yang berada diparlemen atau ekstra parlemen? Tentu jawabannya adalah oleh gerakan ekstraparlemen.
Dari fakta perubahan system politik tersebut dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan sistemik berawal dari sikap ketidakpercayaaan masyarakat terhadap penguasa dan sistem yang berlaku. Sebab berlangsungnya suatu pemerintahan adalah akibat adanya kepercayaan/interaksi positif antara masyarakat dengan pemimpin dan sistemnya tadi. Makanya seharusnya dilakukan adalah memutus kepercayaan tersebut dengan cara mengungkapkan segala kebobrokan dan kepalsuan pemimpin dan sistem yang berlaku kepada masyarakat dan disaat yang bersamaan kita harus menawarkan system alternatif. Ketika itu terjadi maka masyarakat akan menghendaki perubahan kepada sistem alternative tersebut yaitu khilafah Islam.
Kesadaran ini sebenarnya sudah ada, hal ini terbukti dengan tingginya angka golput (rata2 40%) disetiap daerah. Mungkin ada yang beranggapan jika kita tidak berpartisipasi dalam sistem ini maka pemerintahan akan dikusai oleh orang2 yang tidak amanah sehingga kondisi negara makin terpuruk. Muncullah pernyataan yang lahir dari pandangan yang dangkal seperti “memang tidak ada yang ideal tapi kita harus memilih yang baik diantara yang buruk”.
Pandangan dangkal yang masih menggunakan logika demokrasi itu harus kita buang jauh-jauh. Kita harus berfikir diluar “kotak” demokrasi yang ada selama ini. Jika ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi ini terus meningkat sampai batas yang optimal dan itu mereka tunjukkan dalam sikap untuk tidak memilih (golput ideologis), maka bukan berarti mereka tidak bertanggungjawab dan juga bukan berarti negara ini akan dipimpin oleh orang2 yang tidak amanah. Sebab dalam keadaan itu, otomatis sistem demokrasi ini akan runtuh karena rakyat sudah menghendaki sistem yang baru.
Oleh kerana itu tidak tepat tuduhan yang mengatakan orang yang tidak memilih (golput ideologis) adalah tidak bertanggungjawab dan tidak peduli untuk kebaikan bangsa ini. Justru meraka yang tidak memilih karena kesadaran ideologis inilah yang sebenarnya bertanggungjawab untuk kebaikan bangsa ini karena mereka yakin jika terus menggunakan hak pilih berarti sama saja melanggengkan sistem demokrasi yang telah terbukti menyengsarakan bangsa ini. Jadi siapa sebenarnya yang tidak bertanggung jawab??? Sekali lagi berfikirlah diluar “kotak “demokrasi. Wallahu’alam