buletin gema edisi 14

NEGARA YANG MATI DALAM BINGKAI DEMOKRASI
MENANTI KERUNTUHAN TRIAS POLITIKA
MENYONGSONG TEGAKNYA SISTEM KHILAFAH

Kesan bahwa Negara indonesia ini sudah mati semakin jelas. Sebab saat ini Negara tidak lagi menjalankan fungsinya sungguh-sungguh. Akibatnya apa yang menjadi tujuan Negara semakin jauh dari harapan. Semua pasti sepakat bahwa Negara dibentuk untuk mencapai tujuan utama dari adanya negara antara lain: menjamin kesejahteraan, keamanan dan menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat.

Namun di Indonesia Negara malah cendrung lepas tangan dan membiarkan rakyatnya mengurus urusannya sendiri. Lihatlah ketika para lulusan SMA tidak bisa melanjutkan keperguruan tinggi karena biaya kuliah yang melangit. Negara nyaris tidak berbuat banyak, saat banyak anak-anak yang sakit bahkan mati karena busung lapar dan kekurangan gizi. Tidak terhitung rakyat miskin yang harus menahan sakitnya karena tidak punya uang untuk berobat kerumah sakit. Alih-alih membangun rumah untuk rakyat miskin, yang dilakukan Negara malah menggusur perumahan kumuh mereka dengan alasan mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Rakyat pun harus mengurus diri mereka sendiri.
Kita menyaksikan bagaimana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan terus menerus terjadi seakan tidak bisa dicegah. Rakyat lagi-lagi harus mengurus urusannya sendiri. Mereka terpaksa harus menyewa petugas keamanan swasta atau ronda dimalam hari. Belum lagi persoalan Jalan yang rusak, kemacetan lalu lintas, pelacuran, narkoba, minuman keras pornogrfi dll. Korupsi juga masih terus terjadi, bahkan menimpa aparat yang seharusnya menegakkan hukum. Tentu saja bukan tanpa alasan jika sebuah lembaga anti korupsi menyebutkan lembaga penting seperti DPR, kepolisian dan peradilan justru menjadi lahan subur korupsi. Kita bisa menyimpulkan hampir tidak ada yang tuntas diselesaikan.
Itulah secuil contoh potret buram bangsa Indonesia yang hidup dalam bingkai demokrasi. Dengan demokrasi maka meluncurlah berbagai kebijakan yang sangat berpihak kepada para kapitalis (pemilik modal). Seperti munculnya UU privatisasi, deregulasi dan liberalisasi perdagangan. Peran dominan para kapitalis secara terselubung telah membuat terjadinya pergeseran kekuasaan. Secara de jure memang pemerintahlah yang berkuasa, namun secara de facto para kapitalislah yang menjadi tuannya

Demokrasi, Agenda Amerika Yang Harus Diwaspadai
Demokratisasi didunia Islam termasuk juga Indonesia merupakan salah satu isu yang paling mengemuka dalam tahun-tahun belakangan ini. Hal ini tidak terlepas dari agenda besar amerika yang telah menjadikan demokratisasi sebagai strategi untuk meraih kepentingan nasionalnya dinegeri ini. Amerika mengklaim bahwa demokrasi dan kebebasan merupakan garansi bagi terciptanya kebahagiaan, kedamaian, kemajuan, kemakmuran dan anti diktator. Bangsa itu juga memberikan kuliah tentang demokrasi kepada negara-negara kaum muslim yang menjadi jajahannya, yang mana tujuannya agar demokrasi menjadi rujukan utama kaum muslim secara politik maupun pemikiran cepat atau lambat.
Persoalan ini jelas hendaknya menuntut sikap kritis kaum muslim, bukan malah mengamini kata-kata bush ketika ia mengatakan : harus jelas bagi semua, bahwa islam yang dianut lebih dari seperlima penduduk dunia saat ini memiliki hubungan erat dengan demokrasi.
Benarkah demikian? Tentu saja tidak!

Kebobrokan Trias Politika
Montesquieu, dalam the Spirit of Laws menggagas doktrin trias politika yang kemudian menjadi pilar penting negara sekular-demokrasi seperti yang diterapkan oleh bangsa ini. yang mana kekuasaan eksekutifnya diserahkan kepada presiden atau perdana menteri; legislatifnya (parlemen) memiliki kekuasaan untuk membuat hukum; dan yudikatifnya diserahkan kepada lembaga pengadilan.
Secara teoretis, trias politika diharapkan bisa mencegah pemerintah tiranik. Lembaga legislatif, karena merupakan wakil rakyat, diharapkan akan menghasilkan hukum dan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Lembaga ini diharapkan pula akan selalu mengoreksi kebijakan pemerintah. Adapun pihak eksekutif (pemerintah) akan memperhatikan rakyat sepenuhnya, karena kalau tidak, rakyat tidak akan lagi memilih mereka. Yudikatif pun diharapkan mandiri dan independen untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi. Namun, realitanya tidak seindah doktrin yang diharapkan.
Sistem demokrasi dengan trias politikanya ternyata membentuk rezim “otoritarian baru”, yakni “pemilik modal”. Para pemilik modallah yang kemudian menguasai ketiga lembaga negara demokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif). Fungsi ketiganya pun lumpuh di bawah ketiak pemilik modal. Lahirlah negara korporasi; penguasa pun 'berselingkuh' dengan “pengusaha”. Penguasa lebih tunduk kepada pengusaha yang mendanainya. Maklum, untuk bisa terpilih, seorang penguasa butuh dana yang besar untuk kampanye. Adapun yudikatif tutup mata terhadap pelanggaran eksekutif, pasalnya yudikatif juga mudah disuap.
Produk hukum yang dilahirkan oleh Parlemen sering tidak memihak rakyat. Di Indonesia DPR mengeluarkan UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air yang pro-liberal. Berdasarkan UU Migas Pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM. Akibatnya, harga BBM dalam negeri naik dan rakyat yang menjadi korbannya. Berdasarkan UU Kelistrikan PLN pun secara bertahap di privatisasi. Dipastikan dengan privatisasi PLN, listrik akan semakin mahal. Nyaris sama dengan legislatif, kekuasaan eksekutif pun tidak memihak rakyat.
Hubungan “penguasa”-“pengusaha” inilah yang terjadi di Indonesia dan juga diseluruh negara yang menganut demokrasi. Banyak elit politik yang juga dikenal sebagai pengusaha. Kalau keadaannya seperti itu, sangat mustahil diharapkan parlemen yang mengklaim wakil rakyat bisa kritis terhadap penguasa; mustahil pula diharapkan penguasa akan benar-benar berpihak kepada rakyat. Sebabnya, mereka memiliki kepentingan yang sama, yakni “Bisnis”. Tragisnya, bukan rahasia lagi, kalau isu suap sering muncul setiap kali DPR membuat UU strategis.
Nasib yang sama terjadi di yudikatif. Rezim otoritarian pemilik modal bermain untuk menggolkan kepentingannya. Kasus suap yang dituduhkan kepada Urip Tri Gunawan salah satu contoh kasusnya. Koordinator jaksa penyelidik kasus BLBI ini tertangkap tangan oleh KPK menerima suap senilai Rp 6 miliar. Kalau eksekutif mengabdi kepada pemilik modal, legislatif juga membuat kebijakan yang mengabdi kepada pemilik modal dan yudikatif pun disuap oleh pemilik modal, bagaimana mungkin trias politika akan berfungsi?
Mungkin para elit politik dan juga para aktivis pengusung demokrasi mengatakan bahwa kita butuh proses, kita baru memasuki era baru seraya menyalahkan era sebelumnya. Pertanyaannya, haruskah rakyat menunggu proses yang demikian lama. Sementara kematian, sakit dan kelaparan ada didepan mata mereka? Kalau pun alasan mereka bahwa kita butuh proses, maka seharusnya yang namanya proses tentunya semakin lama menampakkan hasil yang makin baik, Tapi kenyataannya toh makin memperparah keadaan. Apalagi tidaklah tepat jika dikatakan kita baru memasuki era baru. Bukankah sejak awal kemerdekaan negara ini sudah menjalankan sistem demokrasi?. Artinya sudah berpuluh tahun kita menjalankan sistem kufur ini tanpa hasil yang menggembirakan. Kalau begitu kenyataanya mengapa kita masih mau mempertahankan sistem yang penuh dengan kebusukan ini?.
Demokrasi pun telah melahirkan personal-personal dan kelompok pelaku politik yang pragmatis dan oportunis. Fokus perhatian dari golongan ini adalah kekuasaan. Demi kekuasaan apapun akan dilakukan, termasuk bersekutu dan berkoaliasi dengan kelompok yang berseberangan secara keyakinan visi ideologis. Bila diperhatikan gejala ini tidak hanya berlaku bagi partai dan kelompok yang sejak awal menyatakan diri sebagai kelompok sekular, tapi juga kelompok-kelompok yang diawal berdirinya menyatakan berasas Islam. ironis memang..!!!

Pandangan Islam Tentang Demokrasi
Konsekwensi dari penerapan demokrasi adalah bahwa hukum dan undang-undang dibuat bukan merujuk kepada Al Quran dan As Sunnah, tapi kepada pendapat-pendapat manusia. Misalnya Pada awal tahun 2006 ramai dibicarakan mengenai UU anti pornografi. Dan bahan-bahan untuk UU anti pornografi bukan digali oleh parlemen dari sumber2 hukum syara', tapi dari pendapat para seniman, aktivis feminis, budayawan bahkan penyanyi dangdut yang sering tampil tidak senonoh. Sempurna, inilah wujud demokrasi yang sesungguhnya, pendapat manusia untuk hukum dan undang-undang. Demokrasi bagi beberapa kalangan termasuk aktivis Islam menjadi suatu realita yang tidak terubahkan, keagungannya bahkan melebihi ajaran Islam.
Demokrasi telah dianggap serupa ajaran suci dimana semua konsep lain termasuk Islam harus tunduk dan mengadaptasi diri. Demokrasi, dengan demikian, telah menjadi sebuah ide panutan (qiyadah fikriyah) bagi kebanyakan kaum muslimin saat ini. Dan bahkan secara keterlaluan beberapa kalangan aktivis bahkan Tokoh Islam, dengan berani dan bangga mengatakan bahwa tidak ada dikotomi antara demokrasi dan Islam. Padahal kalau mau dipelajari lagi, sungguh terdapat perbedaan yang mendasar dan terlalu kasat mata antara demokrasi dan Islam. Namun inilah kenyataan yang dialami oleh dunia Islam secara dominan saat ini.
Kondisi politik yang begitu mencolok saat ini adalah rendahnya posisi tawar bangsa ini dihadapan negeri-negeri Barat. Banyak perilaku ”kurang ajar” pihak Barat yang diterima secara ”qanaah” oleh para penguasa di negeri yang menganut demokrasi ini. Pelecehan terhadap Al Quran terjadi di penjara Guantanamo Kuba, tempat dimana banyak muslim yang ditahan tanpa proses peradilan dengan dalih terorisme. Di tempat ini Al Quran dijejalkan kedalam WC oleh tentara Amerika. Sementara pelecehan terhadap Nabi Muhammad dilakukan oleh harian Denmark Jylland Posten Denmark, dimana sosok Rasulullah dikartunkan secara brutal oleh para kartunis Denmark, sebagai sosok yang bersorban bom dan beringas. Yang terbaru adalah kasus penghinaan terhadap nilai pangkal keimanan kaum muslimin, yaitu Al Quran dan islam itu sendiri yang digambarkan lewat film “FITNA'.
Namun segala penghinaan yang sangat prinsipil ini membuat penguasa ini hanya melongo saja dengan dalih bahwa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena penghinaan tersebut suatu tindakan yang wajar dalam demokrasi sebagai kebebasan berpendapat. Mereka cuma bisa protes dan menghimbau, tidak lebih. laiknya para banci penakut penguasa negeri ini. Bahkan untuk sekedar memutus hubungan diplomatik dengan negara-negara kafir itu saja mereka tidak berani. Ketergantungan yang keterlaluan terhadap bangsa Barat terutama dalam bidang kebijakan politik, perekonomian dan teknologi yang bercampur dengan rasa inferioritas akut yang dialami para penguasa ini.

Khilafah & Syari'ah Islam Solusi Satu-Satunya
Disinilah letak pentingnya penegakan Syari'ah Islam dengan Sistem Khilafah sebagai institusinya yang menggantikan sistem demokrasi. Syari'ah dan khilafah lah yang akan menyelesaikan persoalan secara tuntas. Karena apa yang terjadi sekarang sudah jelas penyebabnya yaitu sistem pemerintahan demokrasi yang dipakai. Fakta juga menunjukkan bahwa sudah beberapa kali pejabat negara ini diganti setiap pemilu, akan tetapi masalah negeri ini tidak juga kunjung selesai. Begitu juga kedepannya yang sebentar lagi 2009 akan digelar pesta ritual lima tahunan”demokrasi” yang tentunya akan menghabiskan dana rakyat trilyunan rupiah. Kami yakin siapapun nanti yang akan memimpin kalau sistemnya masih demokrasi, pasti gagal. maka hanya orang-orang bodohlah yang masih berharap akan perubahan setelah pemilu nanti. Bahkan terlebih bodoh lagi kalau masih ada kelompok Islam yang ikut-ikutan latah memperjuangkan bahkan mensukseskan pesta demokrasi kufur ini.
Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki metode (tharîqah) sendiri untuk mensejahterakan bangsa dan mencegah rezim otoriter. Titik awal mengapa sebuah rezim menjadi otoriter sesungguhnya terletak pada sumber hukum. Sebab, dari sumber hukum inilah undang-undang atau sebuah kebijakan dibuat. Sumber hukum yang diserahkan kepada manusia menimbulkan potensi besar bagi manusia itu untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya.
Itulah yang membuat mengapa raja pada masa kegelapan Eropa menjadi diktator. Raja mengklaim dirinya wakil Tuhan di muka bumi. Titah Raja adalah titah Tuhan, padahal agama kristen sendiri tidak memiliki sistem yang utuh dan lengkap untuk mengatur manusia. Muncullah aturan raja yang tidak bisa digugat karena dianggap perintah Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam sistem demokrasi, Ketika parlemen yang mengklaim atas nama rakyat diberi wewenang membuat hukum, jadilah parlemen membuat kebijakan yang sejalan dengan kepentingannya, yakni kepentingan pemilik modal.
Berbeda dengan Islam, yang menjadikan kedaulatan ada di tangan syariah, yakni Allah Swt., dengan sumber hukum al-Quran dan as-Sunnah. Perintah Khalifah sebagai kepala negara tidak otomatis sebagai perintah Tuhan. Khalifah dalam kebijakannya harus merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah. Kalau perintah Khalifah menyimpang dari sumber hukum itu, ia tidak wajib ditaati.

khatimah
Demikanlah wajah suram nan kelam dari negara demokrasi. Padanya terkumpul kerusakan, kebobrokan, keharaman dan ancaman kehancuran ketika diadopsi oleh negara ini. Maka adalah kewajiban dari kita bersama untuk melancarkan upaya dekonstruksi terhadap sistem busuk ini. Dekonstruksi permanen yang membuatnya tidak akan pernah bangun lagi dari kuburannya.
Sudah Seharusnya kita kembali pada Islam. System kenegaraan dalam Islam itu adalah system khilafah. Khilafah inilah yang memerintah berdasarkan hukum Islam. Karena itu tugas umat Islam khususnya pergerakan Islam sekarang adalah berjuang agar khilafah Islamiyyah segera tegak lagi di muka bumi. Mari kita sambut datangnya khilafah al minhaj nubuwah ini. Janganlah kita berdiam diri, Tapi berjuang dengan perjuangan yang benar.
Wallâhu a'lam bi ash-shawâb



Mukaddimah : Para fans nya Iwan Falls (baik fans berat maupun fans ringan) pasti tau lagu yang judulnya “surat untuk wakil rakyat”. Yang mana isinya mengambarkan harapan dari rakyat agar mereka yang “duduk disana” memperjuangkan nasip rakyat. Nah, ternyata surat dari rakyat tersebut dibalas oleh wakil rakyat. Sebenarnya sih surat ini sudah lama dibalas, tapi maaf ya…baru sekarang kami publikasikan. Selamat membaca…



SEPUCUK SURAT DARI WAKIL RAKYAT
Kpd : rakyat jelataku
(ga pake assalamu'alaikum)
Apakah kalian tidak tahu? Berapa banyak uang yang telah kami keluarkan untuk mendapatkan jabatan ini; jutaan bahkan milyaran…!!!. Kami harus berusaha mencari para pemilik modal, menawarkan kerjasama, dan merayu mereka mereka agar mau memberikan modal untuk kami kampanye. Lalu apa maksud kalian dengan melakukan propadanda untuk memberhentikan kami dan menghancurkan tempat kami bekerja?!
Kami juga harus menyekolahkan anak-anak kami hingga mereka lulus S2 bakan S3, kalau perlu yaa.. keluar negeri. Istri kami perlu uang belanja setiap hari, setiap minggu harus ke Mall dan setiap bulan arisan. Kami memiliki 5-10 orang pembantu yang harus kami gajih. Kami harus melakukan perawatan terhadap rumah kami dan Villa-villa yang ada diluar kota. Belum lagi perawatan mobil-mobil dan motor-motor pribadi kami. Semua itu harus kami biayai dengan uang kami. Lalu kenapa kalian harus melakukan aksi turun ke jalan gara-gara gaji kami akan naik?
Kenapa kalian meski turun kejalan hanya karena beredarnya majalah-majalah porno?! Sampai-sampai kalian menuntut perkejaan baru bagi kami untuk mengesahkan undang-undang anti pornografi. Padahal pekerjaan kami yang lain masih banyak. Kami harus menemui orang-orang penting yang akan menanam modal bagi negara ini. Kami harus pergi ke luar negeri untuk “studi banding”. kalian tidak perlu menuntut agar kami memberantas media porno dan menutup perusahaan-perusahaannya. Dengan tuntutan kalian itu, justru negara dirugikan dengan tidak masuknya pajak dari perusahaan-perusahaan yang kalian kecam.
Apa kami salah? Ketika kami menuntut kenaikan tunjangan rumah dan kenaikan honor rapat. Kami perlu uang itu untuk setoran kami ke partai-partai yang dulu mendukung kami. Tanpa mereka kami tidak akan bisa ada di kursi legislative. Dan yang penting kami juga butuh uang banyak untuk modal kami kampanye lagi nantinya.
Kami pun harus menambah jam rapat kami. Kami perlu meloloskan beberapa kebijakan untuk para investor yang akan memberikan dana untuk negara ini. Belum lagi rapat kebijakan untuk para pengucur dana kampanye kami dulu. Ini merupakan sebuah balas budi dari kami. Sebagai orang terhormat, kami harus senantiasa menjaga wibawa kami. Untuk itulah kami perlu uang tambahan. Mungkin kalian tidak pernah mengerti bahwa rapat berjam-jam itu melelahkan. Apa lagi harus berpikir tentang peluang untung rugi yang akan didapat.
Sekarang kalian selalu menuntut yang namanya perubahan. Mau kalian rubah seperti apa? Demo lah, Diskusi publik lah, ini, itu, ah.... hal-hal yang tidak ada artinya. Kenapa kalian tidak berusaha saja untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Berusaha menjadi warga negara yang baik. Berusaha untuk taat pada hukum. Apakah kalian sudah taat pada pajak? Padahal jika kalian tau pajak itu sumber yang cukup menguntungkan bagi pembangunan kita.
Kenapa tidak kalian perbaiki saja akhlak kalian? Kenapa ceramah kalian itu tidak kalian gunakan untuk menasihati umat agar mau taat pada pemerintah? Bukan malah kalian suruh mereka mengganti system pemerintahan yang sudah ada bahkan juga akan menjatuhkan kami?. Berapa banyak waktu yang terbuang dengan percuma, padahal yang kalian pikirkan itu tidak pernah bisa diwujudkan dengan realistis. Semua hanya mimpi-mimpi indah saja. Kalian harus meninggalkan istri kalian, kuliah kalian, sekolah, pekerjaan demi menyuarakan Revolusi. Jaman revolusi itu sudah selesai. Kini saatnya kita mengisi pembangunan kita ini. Semoga kalian bisa mengerti. (ga pake assalamu'alaikum)

Penutup : setelah kita membaca surat dari wakil rakyat ini tentunya kita berfikir kembali bahwa tidak pantas rasanya surat ini berjudul surat dari wakil rakyat. Akan tetapi lebih tepat berjudul
surat dari pengkhianat rakyat...!!
Tul gak???!!!


KOMENTAR GEMA :
Para pemilih muda dalam pilkada menjatuhkan it politik yang telah lama berkecimpung dipenpilihan mereka kepada calon2 baru. Karena menilai eltas politik dam pemerintah telah gagal mengatasi keadaan. (Haluan, 19 April 2008)

Yang menjadi masalah mengapa negeri ini hancur bukanlah “apakah calon itu baru atau lama”. “Bukan pula calon muda atau tua”. Tapi masalahnya adalah apakah “sistemnya khilafah atau demokrasi”. Karena sudah terbukti selama sistemnya masih demokrasi walau dari golongan apapun pemimpinnya tetap saja hancur negeri ini. Ini fakta.....apakah anda belum juga sadar akar masalahnya ...??

SMS PEMBACA :

Umat islam sngat sabar, walaupun al-quran ditaruh di toilet & diinjak2, bnyk kaum muslim yg dibantai & musimah diperkosa, muhammad SAW sdh dijadikan olok2kan, sampai film fitna yg lngsung menohokan pnghinaan kpd ISLAM, tapi umat islam tetep sabar & msih ada yg mendkwahkan utk brsabar, betul2 baik hati & suka memaafkan. From : 08526317xxxx
Disitulah tugas kita untuk mendakwahkan bagaimana sikap yang sebenarnya. Yaitu menegakkan KHILAFAH yang akan menghetikan tindakan musuh2 islam tsb serta mmbungkam mulut kotor para kafir penjajah itu. Sebab penguasa di negeri demokrasi ini terlalu pengecut membela islam.

Khilafah: orang bilang utopis aqu bilang realistis-orang bilang percuma, aqu bilang cita2-Orang bilang berat, aqu bilang itu nikmat- sambutlah khilafah...!!! Smoga kita bisa saling mengingatkan dalam iman & taqwa...! From : 08526340xxxx
Mantaaap...............cuma itu

Aku hnya seorng mnusia-aku mdh kesakitan & keperihan. Tp apkah dgn itu aku mnjadi tak berdaya?? Hidup btuh prjuangan & pngorbann. Ntuk itulah aku takkan menyerah-ketika tuhanku memanggilku ntuk mnegakkn klimatNya. Mk aku hrus lupakan sisi lemah mnusiaku, krn kutau Sang Maha Perkasa brada diblakangku. Krn kutau ganjaran surga menantiku. Walau tbuh ini akhirnya tercabik2. Akulah seorang MUJAHIDAH. FROM : 08526413XXXX
Hayooo.....yang mujahidnya mana???

Asw. Bro, kolom curhat revolusinya kagak ada lagi ye..? Gw ada tulisan neh bwt revo... FROM : 085263xxxxxx
Curhat revolusinya kagak ada lagi. Kebetulan tuh ada wakil rakyat yg curhat ( lebih brassaaa.....!!!!)

Ass GEMA. Mnrut sy ide revolusi suci sngt ampuh dlam mngatasi mslh bngsa.Tp mslhny apa bisa diterapkn syari’ah islam dlm khidupn brnegara. krn indonesia tdk 100% islam? Kalo bisa bgaimana caranya? Apa kt hrus mmaksakan pd agama lain? Thanks. From : 08526316xxxx
wslm. Pasti bisa, dan kita harus yakin itu. Caranya kita terus mnyadarkan umat muslim maupun non muslim bhw syari’at islam itu rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan untuk umat islam saja. Ini sudah terbukti selama +12 abad syariat islam diterapkan, semenjak zaman rasulullah dilanjutkan zaman kekhilafahan yg mana dlam negara islam itu hidup brdampingan berbagai agama, suku dll dan mereka hidup sejahtera bersama. Utk lebih jelasnya sebaiknya kita diskusi langsung agar lebih jelas. Sebab selama ini musuh2 islam memang sengaja menjauhkan kita dari pemahaman tentang syariat islam yang sesungguhnya. Bahkan mereka memberi citra negativ pada islam. Makanya GEMA pambebasan selalu mengajak kkawan2 untuk bergabung. Agar umat ini semakin cepat paham

WARNING : SIAPKAN NISAN ATAS NAMA DEMOKRASI

Serba-serbi :
Ø Salam revolusi salam kehancuran demokrasi
Ø System khilafah siap menggantikan system demokrasi
Ø Kampanye syari’ah tidak lima tahun sekalim tapi slama-lamanya
Ø Now or nothing