buletin gema edisi 08

Refleksi akhir tahun 2007
bagian 1
SOLUSI TOTAL MASALAH KORUPSI

Tahun 2007 sebentar lagi akan berakhir, dan fajar tahun 2008 segera menyongsong. Banyak peristiwa sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Terhadap isu terhangat di tahun 2007, Gerakan Mahasiswa Pembebasan memberikan catatan sebagai berikut:
Korupsi masih menjadi problem akut buat Indonesia. Korupsi telah merusak sendi-sendi utama kehidupan bernegara, di antaranya membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal. Demikian ganasnya korupsi di Indonesia, dana bantuan bencana dan bantuan untuk orang miskin, seperti raskin (beras untuk orang miskin), juga dikorup.
Parahnya korupsi di Indonesia dibuktikan oleh hasil survei terbaru yang dikeluarkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hong Kong, yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup kedua di Asia atau sejajar dengan Thailand. Survei yang dilaksanakan pada JanuariFebruari 2007 tersebut melibatkan 1.476 pelaku bisnis asing di 13 negara Asia. Hasil polling itu kemudian digunakan untuk membuat peringkat mengenai persepsi terhadap tindakan korupsi dan penanganannya di Asia, menggunakan sistem skor 0-10. Negara yang dinilai bersih dari korupsi mendapat skor 0, sedangkan yang paling buruk mendapat skor 10. Indonesia bersama Thailand menduduki peringkat kedua dengan skor 8,03, setingkat di bawah Filipina yang mendapat nilai 9,40. Bagi Indonesia, hasil ini sedikit lebih baik dari tahun lalu di mana Indonesia mendapat nilai 8,16.
Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak lebih baik dari negara-negara benua Afrika, seperti Togo, Burundi, Etiopia, Republik Afrika Tengah, Zimbabwe, dan negara tetangga, Papua Nugini, yang juga bersama-sama Indonesia menempati urutan 130 dunia. Berarti, pemberantasan korupsi belum mencapai sasaran yang diinginkan.
Sementara itu, menurut laporan Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari 2,4 di tahun 2006 menjadi 2,3 di tahun 2007. Artinya, tingkat korupsi di Indonesia meningkat dan masuk ke dalam negara yang dipersepsikan terkorup di dunia .Dari 180 negara yang disurvei TII, Indonesia menduduki peringkat 143. Skala peringkat IPK mulai dari 1 sampai 10. Semakin besar skor IPK suatu negara, semakin bersih negara tersebut dari tindak pidana korupsi. Sebagian besar responden dalam penentuan peringkat IPK adalah pengusaha yang berhubungan langsung dengan birokrat yang korup.
Penurunan IPK Indonesia, membuktikan korupsi di Indonesia bersifat endemik, sistematik, dan menyebar luas (wide spread). IPK suatu negara meningkat bila ada konsistensi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun yang terjadi di Indonesia, adalah konsistensi terhadap inkonsistensi pemberantasan tindak pidana korupsi. Perilaku korup birokrat belum berubah, dan penanganannya juga belum membuahkan hasil signifikan.
Di tahun 2007 terlihat ada pejabat atau mantan pejabat yang dimajukan ke pengadilan. Tapi pemberantasan korupsi masih terlihat seperti tebang pilih. Misalnya, sejauh ini belum terlihat para pengemplang BLBI dan para pejabat yang bertanggungjawab yang telah merugikan negara ratusan triliun diadili. Yang terjadi, Mahkamah Konstitusi (MK) justru mencabut beberapa instrumen hukum pemberantasan korupsi. Pertama, dengan membatalkan aspek keadilan material atau hanya mengakui keadilan legal formal. Yang memilukan lagi, MK juga membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku para hakim. Sementara ide pembuktian terbalik yang diyakini akan sangat efektif menjerat para koruptor, hingga kini juga tidak mendapat respon semestinya dari parlemen.
Korupsi di Indonesia disinyalir kian subur karena bertemunya kepentingan ekonomi dan politik para birokrat, pengurus partai politik, dan pemilik modal, sehingga terjadi negosiasi ekonomi untuk tercapainya tujuan politik. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk mencapai kedudukan politik diperlukan modal besar. Lobi-lobi politik yang bermuara pada kesepakatan ekonomi maupun jabatan politik adalah wajah lain dari tindak korupsi. Secara tegas koran Media Indonesia (08/06/07) menyebut bahwa Pilkada dengan calon dari partai hanya meloloskan calon yang punya uang.
Masyarakat banyak tentu yang paling dirugikan. Dana yang selayaknya untuk keperluan masyarakat, beralih kepada individu koruptor. Setiap tahun, lebih dari US$ 1 triliun (lebih dari Rp 8.000 triliun) habis dibayarkan sebagai uang suap dalam berbagai bentuk, terutama di negara-negara berkembang (Forum Keadilan, No. 41, 26 Februari 2007). Dalam kurun waktu 2004-2007, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung negara mengalami kerugian hingga Rp 12,2 triliun. Kerugian itu, disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara (Tempointeraktif, 23/11/2007).
Perilaku para elit politis pada akhirnya tidak jauh beda dengan seorang investor yang melakukan investasi dalam industri politiknya. Konsekuensinya, dalam masa jabatannya, mereka akan berusaha semaksimal dan sesingkat mungkin untuk mengembalikan dana investasi tersebut. Ini sudah menjadi keniscayaan dalam sistem politik demokrasi-kapitalis. Bahkan arah sistem pemerintahan dengan model ”corporate state” semakin membuktikan fenomena ini. Jika dulu para kapitalis hanya berada di belakang layar aktor politik, sekarang mereka langsung duduk dalam jabatan strategis itu. Dengan jabatan itu, mereka dengan mudah memanfaatkan semua potensi ekonomi daerahnya untuk kepentingan dirinya.
Selain dipicu oleh sistem yang merangsang tindakan koruptif, integritas pribadi yang tidak amanah juga menjadi faktor utama makin meningkatnya tindak korupsi. Sebagus dan sebanyak apa pun aturan yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi, jika pelakunya tidak amanah, UU dan aturan yang ada tidak akan pernah efektif. Sejak era reformasi saja telah dibuat 2 TAP MPR, lima UU, lima PP, satu Kepres dan satu Inpres tentang korupsi. Tapi praktik korupsi tetap saja berjalan. Bahkan ada kesan bahwa UU yang ada justru untuk melindungi para koruptor.
Gagalnya penanganan kasus korupsi juga dipicu oleh rendahnya integritas para penegak hukum itu sendiri. Bagaimana mungkin pemberantasan korupsi bisa diharapkan dari pihak yang melakukan, yang memberikan fasilitas, dan memelihara tindak korupsi itu sendiri?. Yang paling menyakitkan adalah ketika mega korupsi diselesaikan secara politik, seperti dalam kasus BLBI. Majalah GATRA No. 27 thn XIII (17-23 Mei 2007) menulis pernyataan mantan Jaksa Agung, Abdurahman Saleh, yang mengungkapkan bahwa semasa Presiden Megawati dikeluarkan surat keterangan lunas bagi para obligor BLBI. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kasus BLBI diselesaikan melalui skema master settlement and acquisition agreement (MSAA). Pernyataannya, apakah semua keputusan politik itu diberikan tanpa kompensasi apapun dari para koruptor?

Solusi Islam
Secara filosofis, dalam Islam jabatan adalah amanah. Rasulullah saw. mengungkapkan bahwa setiap pemimpin layaknya seorang penggembala, yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah atas kepemimpinannya. Dengan pandangan seperti ini, jabatan semestinya tidak dilihat sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan materi. Karena itu, semestinya pula menuju kedudukan politik tidak perlu harus berbekal harta yang besar sebagaimana yang kini terjadi.
Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada awal pemerintahannya bisa menjadi contoh yang menarik. Al-Laits berkata, tatkala Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dia mulai melakukan pembenahan dari kalangan keluarga dan familinya serta membersihkan hal-hal yang tidak beres di lingkaran mereka. Kepada istrinya, Khalifah Umar mengatakan, ”Pilihlah olehmu, engkau mengembalikan harta perhiasan ini ke Baitul Mal atau izinkan aku meninggalkanmu untuk selamanya” (Tarikh al-Khulafaâ, Imam As Suyuthi, hlm. 274).
Lingkungan birokrasi yang demikian akan memudahkan seorang muslim menunjukkan jatidiri keimanannya dalam aktivitas keseharian. Larangan Islam tentang suap, larangan bagi pejabat menerima hadiah, hingga penerapan hukum yang tegas akan menghindarkan para pejabat dari perilaku koruptif.
Terkait dengan larangan menyuap, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. telah menegaskan:

”Allah melaknat penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Tentang hadiah seseorang kepada pejabat negara, Rasulullah saw. menamakannya dengan istilah ghulul atau shut yakni harta haram. Rasulullah saw. Bersabda:

”Hadiah yang diterima para penguasa adalah ghulul (harta haram)”. (HR Ahmad dan al-Baihaqi).

Dalam sistem Islam, penegakkan hukum akan efekif karena secara imani para penegak hukum ketika bekerja merasakan sebagai bagian dari ibadah. Dalam masa keemasan Islam, bahkan kesadaran hukum bukan hanya dimiliki oleh para penegak hukum, tapi juga para terpidana. Mereka dengan dorongan keimanan, rela dihukum karena hukuman itu diyakini merupakan penebus (jawabir) atas hukuman di akhirat nanti.

Khatimah
Sudah sepatutnya disadari oleh masyarakat bahwa penerapan syariah adalah prasyarat utama bagi terealisinya solusi dalam menangani masalah korupsi. Atas dasar keimanan dan kokohnya sistem syariah, diyakini bahwa korupsi akan bisa diberantas hingga tuntas. Insya Allah.


Curhat Revolusi
TETAP BERGAYA-TETAP BEREVOLUSI- BERBAGI DALAM KETERTINDASAN
Rev, tambah hari hidup koq kayaknya tambah susah aja ya ? nyari kerjaaan susah. Pas dapat kerjaan ,ee.. upahnya ga' nyukup ama kebutuhan. Soalnya apa-apa sekarang pada mahal! Ongkos angkot mahal, rumah sakit mahal, susu mahal, makanan mahal apalagi biaya kuliah sangat mahal, sampai-sampai kalo kita mati nih rev, butuh biaya mahal buat ngurusin kuburan. Orang kecil kayak gue Cuma bisa terus kerja keras untuk nulis sebagai ungkapan perlawanan diri terhadap keadaan. Makanya lewat tengah malam ini gue masih begadang, mikirin gimana cara agar keluar dari semua ini. suntuk gue ! kalo udah gini, gue Cuma ingat ama loe. Bukannya gue kangen, tapi Cuma loe tempat gue berbagi “ Berbagi Dalam Ketertindasan “.
Duh.. gue bener2 pengen berubah nih rev, gue ga pengen begadang terus kayak gini. Sampe teman gue ngeluh gara-gara gue kayak gini, tapi gue bilang : apa yang gue kerjain ini bukan kerjaan biasa, tapi kerjaan ngebangun sejarah, sejarah perubahan.
Tapi rev, orang-orang bingung kenapa mereka milih pemimpin kalo akhirnya kayak gini? Rakyat tambah sengsara. Kenapa dulu milih wakil rakyat tapi setelah dipilih mereka malah Cuma sibuk ngurusin diri sendiri, ga ngurusin rakyat. Kenapa mereka nyebut wakil rakyat padahal rakyat ga pernah merasa diwakili? Kalo udah gini apa gunanya ada pemerintah? Apa gunanya ada wakil rakyat? Ah, gue juga ikut bingung nih.
Rev, nilai PPKN gue amang jelek. Maklum dulu masih SMA gue ga bisa konsen belajar karna mata gue silau ama kepala pak Bagja (gue lebih konsen ngeliatin si Evi-maklum rev, masa jahiliyah gue-tapi sekarang mah udah tobat). Rev, otak loe kan sehatan dikit dari gue, gue mo nanya nih, kenapa ya orang-orang masih percaya dan berharap ama yang namanya demokrasi ? kenapa rakyat masih mau ikut milih pemimpin tiap kali pemilu digelar dinegeri sekuler ini ? Padahal semestinya mereka mikirin bagaimana cara menegakkan khilafah (negara yang berdasarkan Islam dan didalamnya diterapkan syari'ah Islam seluruhnya, serta mengangkat seorang khalifah sebagai pemimpin mereka. Karna Cuma itu yang bisa mensejahterakan rakyat.
Rev, katanya jargon demokrasi itu suara rakyat- suara Tuhan. Tapi rakyat teriak2 BBM jangan naik, pornoaksi-pornografi mesti diberantas koq ga didengarin, malah dicuekin ! kalo kayak gini salah ga kalo ada yang nyimpulin “ Demokrasi itu Anti Tuhan”. Gue bener2 bingung, loe bingung ga? Kalo loe juga bingung, gimana kalo kita tanya aja ama pak Bagja (guru PPKN gue SMA dulu). Tapi jangan2 pak Bagja kepalanya tambah botak gara-gara juga bingung, karna Demokrasi yang dia ajarin ternyata ga sesuai dengan kenyataan, Cuma ngibulin rakyat.
Rev, hidup bener-bener tambah keras. Kita kudu nyiapin diri dan keluarga nantinya agar kuat ngadepin kerasnya kehidupan. Tau ga rev, gue masih ingat dulu Mommy gue ngajarin tentang kehidupan ama gimana cara ngejalanin kehidupan. Pas giliran malam gue diajarin do'a sebelum tidur. Abis itu mommy bilang “ dedek hidup karna Allah, semua hidup karna Allah. makanya Dede harus nurut pada Allah. Kalo hidup ga pake aturan Allah nanti kita semua bakal susah, trus nanti masuk Neraka. Dede…., Dede juga nanti mati karna Allah, Cuma karna Allah, jadi Dede jangan takut kecuali ama Alloh ya..! Dede nanti pasti mati, Mommy juga mati, Daddy juga mati semua pasti mati. Makanya… Dede ga boleh takut mati. Hehe…serem gitu ya rev?! nggak ah, masih lebih serem lagi kata-kata ustadz waktu ngasih pengajian yang nyuruh kita sabar ketika BBM naik. Gue bingung, kenapa ga pemerintahnya yang disuruh batalin kenaikan BBM nya. Kata-katanya itu bikin gue jadi merinding, padahal dia kan favorit gue rev..!
Tau ga rev, kata orang pinter sih, masalah BBM mahal, uang kuliah tinggi, berobat mahal, masalah teroris dsb akibat kapitalisme. Kapitalisme ini bikin rakyat jadi susah, kapitalisme bikin ibu-ibu jadi sedih, kapitalisme bikin orang dimana-mana jadi ketakutan, kapitalisme juga bikin janin-janin digugurin, kapitalisme juga yang bikin gue terus begadang kayak gini. Tapi gue heran, kalo emang kapitalisme jahatnya kayak gitu, kenapa ga kita lawan aja?? Ga berani?? Kalo gitu kita keroyok aja, ajak orang seluruh dunia buat ngelawan Kapitalisme, pasti keok dehh..!!! []


SMS PEMBACA :

Ass,Kpn nich muNcuL lg kPrmukA4n, udAh cApEk nungguin niCh....! ga’ pUnya ongkos ya untuk TErBit.
From : 0813740xxxxx
Wass, ah.. kamu tau aja, skrg hidup emang lg susah, BBM mahal, ongkos cetak mahal, kertas jg mahal. maklum GEMA ga’ dpt subsidi dari APBN / APBD apalagi dari APBK (anggaran Pndapatan & Belanja Kampus).

Aih, gila b4nGet sih lo! Gw mah baru liat buletin ini, daRAh gW jd mEndiDih u/ rEvolu5i,Gw pEng3n B4ng3t jd militan kyk kAli4n,gmn car4nya? From : 0813743xxxxx
Ngebet jd militan?caranya gampang kok hub CP gema dimasing2 kampus lo,trus lo santap aja idelogi islam yg kami tawarkan, di jamin lo ketagihan,gak percaya..?? gabung aja dengan GEMA u/ membuktikanya.!!

As WrWb. wOii.. KpN nEh GeMa Edisi 8 NoNgOL, laGi bEtElor Yaa..! From : 0813745xxxxx
Betelor???

GEMA lagi ngumpulin duit dulu buat ongkos nyetak, minta sumbangan teman2 dulu, kalo ada duit lebih bayar uang kost baru dech bisa terbit. Soalnya GEMA ga mau nerima duit yg ga jelas..

Ass,Demokrasi g demokrasi bg ana sama aja yg pntingkan aplikasinya, mslhnya skrg demokrasi itu blm bjln dg baik,pdhl islam itu sngt demokratis tp knp kok gema anti demokrasi. From :0813743xxxxx
Eh, kita neh udh dikibulin ama demokrasi, negara demokrasi itu cuma dalam khayalan, mending kita prjuangkan negara khilafah. Siapkan nisan atas nama demokrasi,kapitalisme yang udah sekarat....


Komentar GEMA :
Ketua KPA kota semarang :
pembagian kondom gratis adalah bagian dari upaya antisipasi marebaknya HIV/AIDS di kota semarang.(tempo.co.id, 1/12/07)
solusi ini sangatlah tidak masuk akal, sebab secara ilmiah terbukti kondom tidak mampu mengatasi virus HIV/ AIDS. Upaya tersebut hanya untuk melegalkan sex bebas, ini adalah strategi imperialis untuk merusak generasi Islam


WARNING :
Tidak ada hak cipta dalam islamm dianjurkan memperbanyak tulisan ini sebagai amal shaleh

Serba-serbi :
Ø Salam revolusi salam kehancuran demokrasi
Ø System khilafah siap menggantikan system demokrasi
Ø Kampanye syari’ah tidak lima tahun sekali api slama-lamanya
Ø Now or nothing